Ada Jenderal di Belakang PLTA Asahan I

JAKARTA -- Koordinator Sekretriat Gabungan (Setgab) Lingkungan Hidup Komisi VII DPR, Effendi Simbolon mengatakan, setelah dirinya pada pekan lalu mengeluarkan pernyataan agar pemerintah menunda pemberian izin operasional PLTA yang dibangun oleh PT Bajradaja Sentranusa, ada jenderal dan pengusaha yang menghubunginya. Tujuannya, agar Effendi Simbolon dan kawan-kawannya tidak mempersoalkan dokumen AMDAL. Namun, pendekatan itu ditolak mentah-mentah.

"Ada yang jenderal, ada yang pengusaha, yang mencoba mendekati. Saya katakan, silakan keluar jika melakukan perlawanan," ujar Effendi Simbolon saat menggelar jumpa pers di sebuah hotel di Jakarta, Minggu petang (29/8). Ikut hadir sejumlah anggota Setgab Lingkungan Hidup, yakni Dewi Ariani, Rahmat Hidayat, dan Daryatmo Mardiyanto. Semuanya merupakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Yang dimaksud "keluar" oleh Simbolon adalah, agar jenderal dan pengusaha itu membuat pernyataan terbuka, tidak secara sembunyi-sembunyi. Hanya saja, tidak disebutkan nama jenderal yang dimaksud. Simbolon mengaku, sikapnya untuk meminta agar pemerintah menunda pemberian izin operasional PLTA Asahan I itu, sudah dikonsultasikan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia kembali membeberkan alasan atas sikap kerasnya itu. Intinya, lantaran belum ada izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan berdasarkan hasil audit lingkungan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), ditemukan banyak sekali pelanggaran. "Dan ini PLTA Asahan I ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan PLN," tegasnya.