Ada Kebijakan Baru, Ada Satwa Mati

jpnn.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memercayakan pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) kepada pemkot sepenuhnya. Namun, masih ada sederet persoalan yang harus dituntaskan secepatnya. Jika tidak, bara konflik bisa meletup di kemudian hari.

= = = = = = =

TUMPUKAN problem di KBS kini dipetakan manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS). Karena itu, pekan-pekan ini pemkot dan PDTS rajin mengadakan rapat. Berlangsung di lantai 2 balai kota, rapat tersebut dihadiri sejumlah pihak.

Jumat lalu (24/1) Direktur Utama PDTS Ratna Achjuningrum rapat bersama tim audit dari Unair. Sehari sebelumnya, manajemen diundang rapat bersama kejaksaan. "Saat ini kami tengah repot-repotnya," kata Ratna saat ditemui di depan kantornya.

Solusi memang sedang dicari. Bahkan, beberapa hal membutuhkan perubahan yang frontal. Tanpa begitu, siapa pun pengelolanya, nasib KBS akan tetap terpuruk. Kesempatan tersebut kini sudah datang, yakni mumpung izin lembaga konservasi sudah ada di tangan pemkot.

Apa problem itu? Ternyata banyak sekali. Jawa Pos mencoba menelusuri potensi eker-ekeran PDTS dengan pengelola lama, yakni Perkumpulan Taman Flora Fauna Surabaya (PTFFS), di kemudian hari.

Salah satunya soal aset yang bertebaran di KBS. Baik berupa kantor, kandang satwa, maupun barang bergerak lain seperti mobil. Berdasar data, di lahan seluas 15 hektare itu, ada 39 bangunan, 33 kandang satwa, dan 9 kendaraan bermotor. Kendati sudah dikelola PDTS, hingga kini belum ada pembicaraan lagi dengan pengurus lama terkait nasib aset-aset tersebut.

Berdasar audit keuangan Unair, pengelola lama juga masih meninggalkan sisa uang. Jumlahnya lumayan besar. Pada 2010 masih ada sisa uang Rp 5,7 miliar. PDTS memang tidak mengutak-atik uang tersebut. Sebab, pengelolaan KBS sepenuhnya memanfaatkan APBD.