Ada Proses Politik dan Hukum, Tetap Fokus ke RAPBD DKI

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan terdapat sejumlah kesamaan pandangan antara pemprov DKI Jakarta dengan kemendagri terkait berlarutnya penyelesaian RAPBD DKI Jakarta 2015.

Menurutnya, dari hasil pertemuan konsultasi, klarifikasi dan mediasi yang dilakukan Kemdagri dengan mengundang Pemprov DKI, kedua belah pihak sepakat penggunaan e-budgeting dalam penyusunan RAPBD tetap akan dilakukan.

“Kedua, yang kita sepakati ada persamaan, proses RAPBD itu tidak boleh mengganggu pelayanan masyarakat DKI. Maka dari itu fokusnya (masalah) APBD bisa (cepat) selesai. Sehingga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Jakarta, agar pelayanan maksimal,” katanya di Gedung Kemdagri, Rabu (4/3).

Djarot berharap ‘kisruh’ penetapan RAPBD DKI dapat segera selesai, sehingga tidak mengganggu jalannya pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diemban Pemprov DKI Jakarta.

“Kita berharap RAPBD bisa selesai dalam waktu yang segera. Urusan politik terkait penggunaan hak angket, itu kita hargai. Demikian juga dengan proses hukum dengan melaporkan ke KPK dan Bareskrim Polri. Sekarang ini  kita fokus APBD selesai,” katanya.(gir/jpnn)