Ahok: Ada Main SKPD Sama DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri telah memberikan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2015 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil evaluasi itu kembali ditemukan ada anggaran pengadaan uninterruptible power supply (UPS). 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut anggaran untuk pengadaan UPS tersebut muncul karena ada permainan antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan oknum DPRD DKI. 

"Teman saya di DPRD juga banyak, sebetulnya banyak yang baik-baik, yang main itu segelintir orang bukan semua anggota DPRD terlibat. Makanya, dia selalu masukin. Saya ‎cuma enggak bisa buktikan, tapi ada pokirnya (pokok pikiran) siapa. Ada oknum kita yang main juga," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3).

Ahok menambahkan pihaknya sedang menyisir anggaran itu dengan menggunakan sistem e-budgeting. "Makanya lagi kita sisir dengan adanya e-budgeting jadi gampang banget saya tinggal masukin 'hey UPS ada di mana saja kamu' enam ribu sampai tujuh ribu mata anggaran dengan adanya itu maka ketahuan," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut mempertanyakan soal pengadaan UPS tersebut. Terlebih, anggaran untuk pengadaan UPS itu sangat besar.

"Makanya ada main SKPD sama DPRD. Apa sih ‎gunanya pakai UPS. Saya bisa kasih contoh di bandara-bandara canggih pakai UPS paling mahal Rp 1,5 miliar. Memang UPS yang dipasang secanggih apa sih," tutur Ahok.

Saat ini soal pengadaan UPS sudah diproses di kepolisian. Ahok berharap agar pelaku kecurangan pengadaan UPS itu segera ditangkap. "Polisi sudah mengindikasikan ada dugaan korupsi. Saya kira polisi tangkap sajalah," tandasnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD DKI 2015 ditemukan ‎belanja modal pengadaan UPS/ stabilizer Rp1.518.000.000 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Teknlogi pengelolaan Keuangan darah pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.