Ahok vs DPRD, Mendagri: Hanya Masalah Persepsi

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan kisruh anggaran siluman di APBD antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD hanyalah masalah perbedaan persepsi. Di balik kisruh itu, ia mengingatkan agar dana APBD DKI harus diselamatkan.

"Ini masalah samakan persepsi. Tadi pagi kami undang gubernur, wagub, Sekda, SKPD dan Bapeda. Intinya harus selamatkan anggaran DKI tepat waktu," kata Tjahjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/3).

Menurut Mendagri, anggaran untuk DKI tersandera saat ini karena proses politik di DPRD dan proses hukum yang dilakukan Basuki dengan melaporkan dana siluman ke KPK. Ia mengaku tidak mempermasalahkan dua proses itu hanya saja, diingatkan untuk tidak menganggu administrasi anggaran.

"Silakan, jangan tersandera. Saya Mendagri hanya untuk masalah administrasi anggaran, agar tidak melanggar UU. Nanti siang kami akan konsul dengan pimpinan DPRD bahwa soal anggaran itu secara administrasi, UU, harus diputuskan bersama antara gubernur dan DPRD," sambung Tjahjo.

Tjahjo menegaskan ia memberi opsi sebelum tanggal 8 Maret masalah APBD Jakarta itu sudah harus diselesaikan dua pihak. Dia belum punya opsi lain, jika tidak ada kesepakatan antara Pemda DKI dan DPRD.

Ditanya pihak mana yang benar atas pengajuan APBD itu, Tjahjo enggan menyimpulkannya. Dia menyatakan draf APBD hanya diterima pihaknya dari Basuki yang akrab disapa Ahok.

"Kami hanya terima draf dari gubernur. Prinsipnya itu. Dewan kan enggak ada kaitan, kalau dia punya konsep kan serahkan ke pemda. Gubernur sendiri waktu itu langsung kok," sambungnya.

Hanya saja, kata dia, saat pengecekan draf dari Ahok tidak tampak adanya dana siluman karena dicek melalui sistem e-budgeting. Tjahjo enggan menyimpulkan pihak yang diduga bersalah dalam dugaan dana siluman tersebut.