Akankah Pemerintah Indonesia Berhasil Meyakinkan Warganya Pindah ke Ibu Kota Baru?

"Indonesia tidak akan pindah ke ibu kota baru tersebut, yang benar saja. Diperlukan lebih dari 15 tahun bagi Balikpapan untuk bisa menjadi seperti sekarang," katanya.

Tergantung pada presiden berikutnya

Selain kesulitan memindahkan ibu kota yang jaraknya terlalu jauh dari Jakarta, Rizal memperkirakan presiden Indonesia berikutnya akan menghadapi tekanan untuk memprioritaskan masalah ekonomi dibandingkan pembangunan ibu kota baru.

Masih belum jelas apakah pengganti Presiden Jokowi mendukung pemindahan ibu kota tersebut atau tidak, sementara Pemilu baru akan digelar Februari tahun depan.

DPR sudah meloloskan undang-undang mengenai pembangunan ibu kota baru, tapi beberapa pihak mengatakan undang-undang tersebut bisa dengan mudah diubah, sehingga tidak ada jaminan pembangunan Nusantara akan selesai.

Dengan biaya pembangunan keseluruhan bernilai Rp466 triliun, pemerintah mungkin juga akan kesulitan menjual topik ini kepada para pemilih di pemilu nanti.

"Tekanan publik akan besar. Setelah adanya pemerintah baru, siapa pun presidennya, harus mendengar suara publik," kata Rizal.

"Selesaikan masalah ekonomi dulu. Begitu banyak rakyat yang masih miskin setelah krisis. Kerjakan hal lain dulu. Jangan habiskan waktu memikirkan Nusantara."

Tapi Kepala otorita IKN mengesampingkan pendapat yang meragukan proyek tersebut.