Akhirnya Dewan Cabut Perda Parkir

Sabtu, 01 Desember 2018 – 15:41 WIB

Ilustrasi. FOTO : Jawa Pos

Hal senada disampaikan Fraksi Golkar Bintang Persatuan (GBP) dan Fraksi Demokrat. Dua fraksi tersebut menilai program retribusi itu sudah tidak patut dipertahankan. ''Harus diganti,'' ucap Ketua Fraksi GBP Hadi Subiyanto. 

Sementara itu, juru bicara Fraksi PKB Dhamroni Chudlori menilai pencabutan MoU tidak tepat. Dia mengatakan, parkir berlangganan diputuskan bersama. ''Program tersebut dibahas antara eksekutif, legislatif, kepolisian, dan pemprov. Kalau mencabut, dewan bertindak sepihak,'' terangnya.

Dia berharap pemkablah yang mencabut perda parkir berlangganan. Langkah itu dinilai lebih tepat. ''Sebab, dasar parkir berlangganan ada di dalam perda parkir,'' ucapnya. 

Berdasar data yang didapat Jawa Pos, pendapatan dari parkir berlangganan di Kota Delta terus naik. Pada 2016 pendapatan mencapai Rp 28,17 miliar. Pada 2017 sebesar Rp 29,73 miliar. Namun, tidak semua masuk kas daerah. Pada 2016 hanya Rp 15,64 miliar dan 2017 Rp 15,99 miliar. Selebihnya masuk pemprov dan kepolisian sesuai MoU. (aph/c7/hud) 

Fraksi-fraksi menilai program itu tidak berjalan sesuai harapan. Sejak berlaku mulai 2012, di lapangan masih banyak warga yang dimintai uang parkir lagi.

• First «
• Prev
• 1
• 2