Aktivis Usik Bisnis Gelap Tentara, Kementerian Telekomunikasi Langsung Turun Tangan

jpnn.com, NAYPIDAW - Kementerian Telekomunikasi Myanmar memerintahkan operator seluler untuk memblokir sebuah laman yang dioperasikan oleh sekelompok aktivis yang tengah menyelidiki bisnis gelap militer.

Kementerian beralasan laman tersebut menyebarkan berita palsu. Namun, kelompok pegiat menganggap perintah itu upaya untuk membungkam suara-suara kritis.

Myo Swe, juru bicara kementerian, mengatakan bahwa pihaknya hanya menindaklanjuti laporan dari kelompok pemantau media sosial tentang website, Justice for Myanmar.

"Tim pemantau media sosial menemukan bahwa beberapa laman menyebarkan berita palsu," kata Myo Swe kepada Reuters melalui telepon.

Juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk meminta komentar.

Justice for Myanmar telah menerbitkan serangkaian investigasi di lamannya, termasuk tentang kepentingan bisnis terkait penindakan terhadap warga Muslim Rohingya pada 2017 lalu.

Seperti diketahui, PBB menilai aksi militer Myanmar kala itu dilakukan dengan niat genosida. Tentara menyangkal genosida, dengan mengatakan pihaknya melakukan operasi yang sah terhadap militan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Telekomunikasi telah memblokir lebih dari 200 laman karena menyebarkan apa yang dianggap sebagai berita palsu, termasuk lembaga yang meliput konflik antara militer dan pemberontak etnis minoritas.