Alokasi APBN untuk Daerah Capai Rp 693 Triliun

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati, mengatakan bahwa selama ini banyak kalangan menilai jika alokasi keuangan negara dalam porsi APBN selalu lebih banyak untuk belanja pusat. Hal tersebut dikatakan Anny sebagai persepsi yang salah. Karena katanya, justru saat ini di APBN dan APBN-P 2010, alokasi belanja untuk daerah sudah mencapai 61,54 persen dibandingkan dengan alokasi belanja untuk pusat.

Kepada wartawan, Selasa (25/5), di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anny menjelaskan bahwa dalam APBN 2010, pendapatan dan hibah negara mencapai Rp 992,4 triliun. Sementara untuk belanja negara tercatat Rp 1.126,1 triliun. Dari alokasi belanja negara tersebut katanya, belanja untuk pemerintah pusat memang tercatat mencapai Rp 781,5 triliun, sedangkan alokasi belanja untuk daerah adalah Rp 344,5 triliun.

Namun dijelaskannya, belanja pemerintah pusat itu sendiri terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebanyak Rp 366,2 triliun, serta non-belanja K/L sebesar Rp 415,3 triliun. Khusus untuk alokasi Rp 366,2 triliun, kata Anny, itu dialokasikan kepada 105 K/L yang ada, di mana terdapat sebanyak 15 K/L besar yang menyerap anggaran 85 persen dari keseluruhannya. Yang termasuk dalam jajaran K/L besar ini, seperti disebutkannya, misalnya adalah Kementerian Pendidikan, PU, Kementerian Pertahanan, ESDM dan lain sebagainya. Sementara sisa 15 persen lainnya dialokasikan untuk belanja lain.

"Di setiap K/L ini, penggunaan alokasinya juga sangat bergantung pada tanggungjawab sesuai UU, yakni 20 persen untuk pendidikan. Artinya, kalau ada perubahan anggaran, maka K/L bertanggungjawab menyisihkan alokasinya dan itu semua tentu di daerah hampir Rp 1,25 triliun. Jadi, komposisi transfer ke daerah yang sebenarnya bukan hanya yang Rp 344,5 triliun, melainkan juga tambahan dari program K/L yang nilainya menjadi Rp 693 triliun, atau 61,54 persen dari APBN," jelas Anny.