Anak Buah Anies Baswedan Sebut Sebagian Besar Anggaran Bansos Belum Tersalurkan

jpnn.com, JAKARTA - Sebagian besar anggaran bantuan sosial untuk penanganan dampak COVID-19 milik Pemprov DKI Jakarta belum tersalurkan. Dari Rp 5,3 triliun yang dialokasikan dalam pos belanja tak terduga APBD, sejauh ini baru Rp 1,2 triliun yang terserap.

"Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan bansos dalam BTT adalah sebesar Rp 5,3 triliun. Yang sudah dicairkan Rp 1,2 triliun, jadi masih ada sekitar Rp 3,8 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri di Jakarta, Selasa (9/6).

Kendati demikian, pihaknya belum memastikan anggaran BTT itu telah ada secara fisik. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penerimaan daerah lainnya, terutama sektor pajak.

"Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember, mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus-September nanti, kita lihat finalisasinya, kita sesuaikan kembali," kata anak buah Gubernur Anies Baswedan itu.

Secara prinsip, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengutamakan anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri yang diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi.

"Tiga ini harus dijaga sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk COVID-19 ini, untuk tiga sektor itu," tuturnya.

APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp 47 triliun. Namun dia menegaskan APBD DKI Jakarta itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih baik karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memasuki masa transisi.

"Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus," katanya.