Analisis Sulthan soal UU KPK Bakal Ketinggalan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum Sulthan Muhammad Yus menyatakan, modus koruptor untuk mencuri uang rakyat makin beragam. Menurut direktur politik dan hukum di Wain Advisory Indonesia itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun perlu direvisi demi mengantisipasi makin banyaknya modus rasuah.

"Persoalan korupsi, modus, dan lain-lain terus berkembang. Jadi, yang dikhawatirkan ialah undang-undangnya yang ketinggalan," ujar Sulthan kepada awak media, Sabtu (7/9).

BACA JUGA: Fahri Hamzah Yakini KPK Bermasalah

Selain itu, kata Sulthan, revisi UU KPK diperlukan untuk menunjang wacana pencegahan terhadap perilaku rasuah. Saat ini, lanjut dia, KPK terlalu fokus melakukan penindakan ketimbang pencegahan.

"Kan sudah memberikan waktu selama 17 tahun, ayo sekali-kali coba pencegahan. Artinya apa, sistem yang dibangun," lanjut dia.

Sulthan menambahkan, revisi terhadap UU KPK memungkinkan tindakan penyadapan oleh lembaga anti-rasuah itu diawasi. Selama ini, KPK secara bebas melakukan penyadapan tanpa terdapat pihak yang mengontrol dan mengawasi.

Kemudian, kata dia, penyadapan perlu memiliki batasan waktu. Setidaknya, waktu penyadapan bisa dilakukan tiga sampai enam bulan.

"Kan, tidak pernah tahu seseorang itu berapa lama dia disadap alat komunikasinya, berapa lama dia disadap pembicaraannya, atau orang 1x24 jam semua bicara masalah korupsi, kan, tidak. Ada privasi keluarga di situ, ada hutang piutang dan sebagainya," ujar Sulthan.