JPNN.com 
Anggap Tepat Kebijakan Jokowi Pangkas PBB untuk Warga Miskin
Pengamat Sarankan Pemda DKI Selektif Beri Keringanan PBB
jpnn.com - JAKARTA - Belum lama ini Pemprov DKI Jakarta menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di wilayah ibu kota. Imbasnya, pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI pun ikut terkerek hingga memicu keluhan.
Meski demikian warga DKI yang merasa keberatan dengan kenaikan PBB karena berasal dari kalangan kurang mampu tidak perlu panik. Sebab, Gubernur DKI Joko Widodo sudah berkomitmen untuk memberikan keringanan hingga 240 persen kepada warga kurang mampu yang keberatan dengan naiknya PBB yang harus dibayar.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI), Andrinof Chaniago, kebijakan keringanan pembayaran PBB untuk kalangan kurang mampu itu merupakan langkah tepat. Andrinof bahkan menyarankan kebijakan itu disosialisaikan secara massif agar warga mengetahuinya.
“Itu sudah tepat memberikan keringanan bagi yang tidak mampu. Dan agar itu tidak dipolitisir, baiknya soal keringanan itu juga disosialisasikan karena banyak juga orang kaya dengan rumah besar dan mobil mewah enggan pajaknya naik,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (7/5) petang.
Andrinof mengatakan, kebijakan Pemprov DKI menaikkan NJOP sebenarnya merupakan hal wajar. Sebab, di lapangan memang ada penyesuaian harga pasar atas aset tanah dan properti di wilayah DKI.
Meski demikian Andrinof tetap mengingatkan agar kebijakan itu tidak menambah beban bagi masyarakat kurang mampu. Andrinof pun berharap Pemda DKI bisa selektif dalam memberikan keringanan pembayaran PBB.
“Masyarakat yang faktanya keberatan karena daari segi ekonomi lemah, tentu sesuai instrumen yang ada harus diberi keringanan. Tetapi jangan sampai mereka dari orang kaya yang mengajukan keringanan bisa lolos, harus selektif,” cetusnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengakui adanya keberatan dari warga atas kebijakan Pemprov DKI menaikkan NJOP yang berimbas pada naiknya PBB. Namun, Jokowi mengaku akan memberi keringanan kepada warga yang merasa keberatan atas kenaikan PBB akibat naiknya NJOP hingga 240 persen.
