Anggaran Besar Sudah Digelontorkan, Menteri Sudah Berganti, tetapi Mengapa Masih di Persimpangan Jalan?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengatakan, pupuk bersubsidi ini masih di persimpangan jalan, dan belum menemukan tujuannya.

Menurut Akmal, anggaran pupuk bersubsidi di APBN yang beberapa tahun terakhir telah menyamai total APBN Kementerian Pertanian sudah puluhan tahun belum mewujudkan tujuannya yakni Swasembada Pangan.

“Pupuk subsidi ini pada tahun tertentu bahkan melebihi APBN Kementan. Contoh tahun 2020, secara volume, alokasi pupuk subsidi 2020 menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp 29,7 triliun. Sedangkan APBN Kementan hanya belasan triliun rupiah,” ucap Akmal dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).

Besarnya anggaran Pupuk subsidi ini menurut Akmal, seharusnya memiliki nilai strategis untuk menciptakan suasana kondusif bidang pertanian kita. Tetapi bertahun-tahun berganti presiden dan berganti menteri pertanian, cita-cita bangsa ini mengembalikan kejayaannya dalam bidang agro tidak kunjung tiba. Swasembada masih dalam angan-angan bahkan kegaduhan impor pangan masih kerap terjadi.

“Untuk itu, masih pantas pupuk subsidi ini disebut masih di persimpangan jalan, sehingga perlu diluruskan,” kata Akmal.

Politikus PKS ini mengingatkan perlu meluruskan persoalan pupuk bersubsidi. Sebab, betapa besar anggaran yang digelontorkan pemerintah bertahun-tahun tanpa henti untuk kegiatan ini, tetapi percepatan kemajuan pertanian kita masih belum sesuai harapan.

Akmal mendorong evaluasi besar-besaran, dimulai dirunut apakah regulasinya yang kurang sesuai, pelaksanaannya serampangan, pengawasan yang lemah atau ada upaya sistematis kegiatan ini berjalan lambat.

Akmal melihat persoalan awal dimulai dari pendataan yang tidak akurat. Data ini kode awal dalam kerja implementasi pupuk subsidi ini sehingga semua teraudit dengan baik mulai dari perencanaan, produksi, distribusi hingga pengawasan.