Anggota Dewan Ini Setuju Omongan Amien Rais, Ada Datanya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mohammad Hatta sependapat dengan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyatakan pemerintah telah melakukan pembohongan publik terkait program bagi-bagi sertifikat tanah pada masyarakat.

Pasalnya, kasus pertanahan masih sangat banyak terjadi. Komisi II DPR setidaknya menerima 50-60 laporan setiap bulan.

"Kalau Pak Amien mengatakan (pemerintah,red) ngibul, data yang masuk ada 50-60 kasus setiap bulan. Berarti benar terjadi, jadi tak bisa dipungkiri. Harusnya itu (kasus tanah) yang diselesaikan terlebih dahulu," ujar Hatta di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (21/3) petang.

Anggota dewan dari Fraksi PAN ini menilai, bagi-bagi sertifikat kurang menyelesaikan masalah. Pemerintah harus mengubah pola untuk melaksanakan reformasi agraria.

"Beberapa negara yang berhasil melaksanakan reformasi agraria itu negara membeli kembali tanah yang sebagian besar dikuasai pengusaha. Kemudian dibagi-bagikan pada rakyat," ucapnya.

Manurut anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini, rakyat bisa saja tidak menerima distribusi tanah secara cuma-cuma. Tetap harus membayar pada negara, namun dengan skema cicilan berbiaya murah.

"Saya kira banyak cara bisa dilakukan sebagai solusi, pengusaha tak dirugikan, rakyat juga mendapat hak," pungkas Hatta.(gir/jpnn)