Anggota DPR Minta Menteri Yasonna Tarik Pernyataannya

“Bukankah seorang menteri seharusnya mengayomi masyarakat, menciptakan keteduhan, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan,” ujar Santoso.

Ia menambahkan, Yasonna seharusnya mempertimbangkan sejarah sosial yang hidup di masyarakat Priok sebelum memberikan penilaian, terlebih lagi melabelinya dengan daerah miskin dan kriminal.

Santoso menegaskan, sejarah membuktikan bagaimana masyarakat Priok berani menentang rezim Orde Baru yang kemudian dikenal dengan “Peristiwa Tanjung Priok”. “Artinya warga Priok tidak pernah takut menentang kezaliman, sekalipun itu harus berhadapan dengan penguasa,” katanya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan anggota Komisi III DPR dapil DKI Jakarta III Ahmad Sahroni. Ia meminta Yasonna tidak mengeluarkan pernyataan yang berbasis data usang.

Menurut Sahroni, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), Tanjung Priok saat ini bukan lagi daerah kumuh dan dan tempat tumbuhnya premanisme.

Kata dia, Tanjung Priok memiliki pelabuhan tersibuk dan menjadi barometer perekonomian Indonesia. Lebih dari 30 persen komoditi non-migas serta 50 persen dari seluruh arus barang yang keluar-masuk Indonesia melewati pelabuhan ini dengan aman tanpa harus takut ancaman kriminal seperti di masa lalu.

Bila mengutip data BPS terkait indeks kerawanan keamanan dan ketertiban wilayah DKI Jakarta 2019, Kelurahan Tanjung Priok 2019 berada di level lebih rendah dibanding Menteng. Tanjung Priok berada di angka 12,83 persen sementara Menteng 15,58 persen. “Mengutip data BPS berarti Priok lebih aman dibanding Menteng. Mau kita pungkiri data BPS?” kata Sahroni. (boy/jpnn)