Ansy Lema: Tindak Tegas Pelaku Korupsi Benih Bawang Merah di Malaka

"Siapapun yang terlibat harus diusut dan ditindak tegas tanpa pandang bulu agar ada efek jera," tambahnya.

Korupsi pengadaan benih bukan satu-satunya masalah berkenaan program unggulan bawang merah yang diusung Bupati SBS. Mantan Dosen ini telah mendengar aspirasi (keluhan) petani bawang merah tentang banyaknya benih bawang merah yang buruk/membusuk (50 persen), ketiadaan tempat penyimpanan dan pengolahan bawang pasca panen. Namun, persoalan utama yang dikeluhkan petani bawang di Malaka adalah tidak ada pasar untuk menjual bawang merah. Panen bawang merah melimpah, tetapi tidak ada pasarnya.

"Banyak petani putus asa sehingga menjual eceran ke pasar tradisional dengan harga yang sangat murah, yakni Rp. 5000-10.000 per/kg. Ini membuka pintu kepada para tengkulak untuk membeli dengan harga sangat murah. Pertanyaannya, di mana intervensi atau kehadiran pemerintah Kabupaten Malaka untuk mencari pasar bagi para petani? Mengapa para petani dibiarkan mencari sendiri pasarnya? Pemerintah daerah Malaka seharusnya berinisiatif untuk menghubungkan petani dengan distributor bawang," tandas Ansy.

Mengantisipasi korupsi pangan agar tidak terjadi lagi, Ansy meminta aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan di sektor pertanian. Selain berdampak pada kesejahteraan petani, sektor pangan atau pertanian harus diawasi karena terkait hajat hidup banyak orang. Celah korupsi pada sektor pangan bisa disebabkan dari panjangnya rangkaian hasil produksi dari petani kepada konsumen di lapangan, yang memungkinkan adanya penyelewengan harga oleh oknum-oknum tertentu.

“Demikian juga bantuan atau subsidi dari pemerintah seperti benih, alat mesin pertanian ataupun pupuk yang rangkaiannya panjang dan rumit dapat membuka celah terjadinya korupsi. Korupsi benih bawang merah di Malaka adalah salah satu contoh nyata,” bebernya.

Ansy berharap, penegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi perlu dilakukan secara simultan-sinergis, antara penegakan hukum yang diterapkan secara konsisten dan komprehensif dengan kebijakan-kebijakan strategis pemerintah di bidang pertanian. Jadi bukan hanya penindakan, tetapi terutama pencegahan korupsi.

“Kerja sama lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif di daerah hingga pusat sangat penting untuk mengawasi dan menutup celah-celah potensial korupsi di sektor pertanian,” pungkasnya.(fri/jpnn)