Apa Salahnya Alumni 212 Hadir di Kampanye Prabowo?

jpnn.com, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menggelar kampanye terbuka di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4). Berbagai elemen masyarakat akan hadir, termasuk Alumni 212.

Rencana kehadiran Alumni 212 dipersoalkan. Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin menganggap kehadiran Alumni 212 menunjukkan bukti sebagai gerakan politik.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan Alumni 212 adalah sah rakyat Indonesia. Dia menegaskan, mereka memiliki hak pilih dan politik. “Kalau mereka menyatakan dukungan ke 02, misalnya, ya itu hak mereka, di mana salahnya? Tidak ada undang-undang apa pun yang dilanggar,” kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (5/4).

Dia mengatakan, sama juga ketika kubu 01, membuat deklarasi berbagai kelompok yang mendukung mereka. Menurut dia, hal itu sah-sah saja. Yang penting, dukungan itu benar-benar jujur, bukan manipulatif, dan macam-macam. “Jadi, menjadi aneh kalau mereka (kubu 01) menerima dukungan dari banyak pihak, kemudian sekarang melarang dukungan kepada Pak Prabowo. Kalau kemudian mereka menyuarakan kampanye, dan dukungan banyak datang, pasti mereka tidak menolak,” ungkap Hidayat.

(Bacalah: Selama Kampanye Terbuka, Tokoh dan Ulama PA 212 jadi Jurkam Prabowo - Sandi)

Wakil ketua MPR itu menepis bahwa kehadiran Alumni 212 merupakan undangan dari Prabowo Subianto, maupun Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi. “Ini sebenarnya ada dua agenda yang ketemu di jalan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, jauh-jauh hari Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath sudah mengumumkan mengajak dan memutihkan tempat pemungutan suara (TPS). Menurut dia, hal  itu diucap Khaththath jauh sebelum Joko Widodo menyerukan pendukungnya untuk berbondong-bodong datang dan memutihkan TPS dengan baju putih.

Bahkan, kata Hidayat, sebelum itu semua PKS sudah lebih dulu memutihkan Jakarta. Dia menyebut, 2004, 2009, 2014, PKS sudah memutihkan Jakarta. “Jadi, posisi sesungguhnya adalah tidak mutlak Prabowo, atau BPN mengundang. Karena jauh hari, Pak Haikal Hassan dan kawan-kawan sudah menegaskan 7 April akan memutihkan Jakarta, dan bertemulah dengan hari kampanye. Ya sudah ketemu saja,” ujarnya.