APBD DKI 2013 Dinilai Tidak Transparan

JAKARTA--Kendati APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 49,9 triliun telah disahkan, namun masih menuai pro kontra di kalangan politisi Kebon Sirih. Pasalnya mekanisme penyusunan dan pembahasan hingga pengesahan tidak dilakukan secara transparan. Keberadaan alokasi anggaran yang telah disepakati antara Pemprov DKI dengan DPRD, ternyata hanya diketahui oleh segelintir politisi saja.

 

Bahkan sebagian anggota dewan sudah tidak bisa berkomentar lagi dalam persoalan mekanisme penyusunan anggaran. Sebab kalangan dewan yang berada di setiap komisi hanya melakukan pembahasan anggaran bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitranya.

 

Selepas itu, anggaran dibahas oleh Badan Anggaran DPRD DKI. Namun hasil pembahasan tersebut tidak diketahui lagi nasibnya oleh masing-masing komisi. “Bagaimana hasil pembahasannya, masing-masing komisi tidak tahu. Seharusnya pimpinan dewan memberikan informasi atau salinan anggaran itu ke masing-masing komisi. Bahkan setiap fraksi seharusnya dapat salinan APBD 2013,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Boy Sadikin, Selasa (29/1).

 

Ia menilai, pengesahan APBD DKI Jakarta 2013 terkesan banyak yang disembunyikan oleh pimpinan DPRD DKI. Terlebih banyak rumor di internal dewan bahwa banyak proyek-proyek titipan yang dimasukkan oknum pimpinan dewan di setiap SKPD. Sebab banyak SKPD yang tidak mengetahui asal usul masuknya anggaran. “Seperti ada pihak yang bebas mengubah dan memasukkan anggaran tanpa sepengetahuan dewan yang lainnya. Ini sangat ironis, ada indikasi masuknya kepentingan untuk memperkaya diri pribadi,” sergah Boy.