APBD jadi Alat Tawar-menawar

"Prinsip yang berjalan ketika menyusun APBD adalah asal semua kebagian," kata Andrinof.

Menurut dia, penyusunan anggaran daerah didominasi oleh para birokrat sendiri yang berkepentingan dengan manfaat ekonomi dari rencana anggaran dan program. Pengawasan yang dilakukan DPRD cenderung tidak efektif. Bahkan, tak jarang sekadar menjadi alat tawar-menawar.

"Guidance (panduan) dan kerangka review dari pemerintah pusat juga nggak ada. Pemerintah pusat kadang bisa dilobi supaya meloloskan usul anggaran tertentu," ujar Andrinof.