APBD jadi Alat Tawar-menawar
Selasa, 10 April 2012 – 06:18 WIB
"Sekarang ini masing-masing unit SKPD dan dinas-dinas mengajukan usul anggaran, kemudian digabungkan. Ketika ditotal jauh di bawah kapasitas fiskal daerah, dikurang-kurang supaya pas. Begitu saja," ungkapnya.
Akibatnya, banyak anggaran daerah yang tidak jelas target dan manfaatnya. Pada gilirannya, itu melanggengkan praktik korupsi. "Memang banyak program atau kegiatan yang aneh-aneh atau besarannya mengada-ada," kritiknya.
Penyusunan anggaran akhirnya tidak mencerminkan prioritas daerah. Kalau alokasi anggaran diputuskan dengan mengikuti prioritas, seharusnya ada unit SKPD atau dinas yang pada tahun tertentu jatah anggarannya minim.