ASN dan Pegawai BUMN Bisa Diwajibkan Beli Beras Bulog

Lewat cara ini, jelas Khudori, setidaknya sebulan ada outlet penyaluran pasti beras Bulog sebesar 100 ribu ton.

Bapanas, kata dia, bisa juga mengembangkan outlet lain untuk golongan anggaran, baik PNS / ASN, TNI maupun Polri juga pegawai BUMN. Menurutnya, kalangan tersebut bisa diwajibkan membeli beras Bulog.

Ketika kebijakan perberasan kembali terintegrasi, kata Khudori, secara tidak langsung pemerintah akan punya instrumen stabilisasi harga yang langsung tersambung ke konsumen akhir.

Ketika ada gejolak harga, pemerintah bisa menambah volume bantuan BPNT dalam bentuk wajib membeli beras Bulog.

"Instrumen tidak langsung ini terbukti efektif mengendalikan harga beras dan inflasi, seperti saat Raskin/Rastra masih ada. Ini juga akan menekan aneka potensi penyimpangan seperti pada operasi pasar Bulog saat ini," jelas dia.

Terakhir, Khudori mengusulkan agar pemerintah mengisi CBP dengan beras multikualitas.

Sejak 1970-an, jelas dia, CBP diisi beras kualitas medium. Dengan satu jenis kualitas intervensi pasar seringkali tak efektif. "Dengan multikualitas, intervensi lebih efektif dan penggunaan CBP lebih luas," pungkasnya. (flo/jpnn)