Atasi Covid-19, HNW: Jangan Hanya Rakyat Disuruh Disiplin

Semestinya, tegas HNW, Pemerintah juga berdisiplin dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dan program untuk atasi Covid-19. Tetapi ternyata masih saja ada anggaran dan wacana untuk lanjutkan program-program tidak urgen seperti kartu prakerja dan pembangunan ibu kota baru.

“Disiplin yang penting dicontohkan oleh para Petinggi Pemerintah adalah juga dalam koordinasi dan komunikasi publik terkait kebijakan yang dikeluarkan. Tetapi publik dipertontonkan perbedaan antara Presiden dengan Menteri Perhubungan soal istilah Mudik dan Pulang Kampung, Menkopolhukam dengan Menko Maritim dan Investasi soal larangan mudik di seluruh Indonesia atau cukup PSBB saja, antara Menkeu yang bilang bahwa MenPUPR sudah merealokasi anggaran infrastruktur untuk pembangunan Ibu Kota baru, dengan MenPUPR yang menampik dan mengatakan bahwa tidak ada anggaran KemenPUPR yang direalokasi untuk proyek ibu kota baru, karena anggarannya tidak ada, karena proyek itu belum ada payung hukumnya.

Selain itu, tidak sinkronnya kebijakan Menlu dan Menhum HAM soal TKA China, antara Pemerintah Pusat yang izinkan TKA China dan Pemprov Sultra serta Pemda terkait yang menolaknya.

Bahkan belakangan Rakyat dibikin tambah bingung dengan ketidakdisiplinan yang menghadirkan kegaduhan publik, ketika ada yang menyebut sebagai pihak “Istana” yang meluruskan pernyataan MenHub, bahkan pihak “Istana” tersebut juga meluruskan pernyataan Presiden Jokowi soal “damai” dengan virus corona.

“Jokowi seharusnya tegas dan mendisiplinkan para menteri, dan pihak “Istana” tersebut agar tidak membingungkan rakyat dan pejabat di daerah dan agar mereka bersatu padu dan efektif tangani covid-19,” tegas Hidayat.

Agar efektif atasi Covid-19, menurut HNW, Presiden Jokowi harus tampil memegang kendali dan hadir memimpin langsung penanganan wabah nasional Covid-19 bersama Pimpinan Gugus Nasional atasi Covid-19, para Gubernur dan para pakar terkait.

Pemerintah juga harus disiplin dalam pelaksanaan keputusan yang sudah telat seperti PSBB, jangan malah bikin bingung rakyat maupun aparat di lapangan.

“Jangan ketidakdisiplinan yang hadirkan kesimpangsiuran konsistensi kebijakan pemerintah malah membuat tidak efektifnya PSBB dan penanganan covid-19, tetapi rakyat juga yang disalahkan,” katanya.