Baidowi Nilai Permenkes PSBB Masih Menyisakan Masalah

Minggu, 05 April 2020 – 17:45 WIB

Achmad Baidowi. Foto: M. Fathan/jpnn

Hal itu menurut Awiek, menjadi persoalan karena ruang lingkup Permenkes hanya mengatur cabang kekuasaan eksekutif (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) saja. Sedangkan cabang-cabang kekuasaan legislatif (MPR, DPR, dan DPD) dan yudikatif (MA, MK, dan KY) bukan menjadi domain dari Permenkes tersebut.

Baca Juga:

• Sembuh dari Virus Corona, Andrea Dian: Puji Tuhan

"Oleh karena itu, maka peliburan tempat kerja pada cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif sebagaimana dimaksud, tentu tidak dapat dilakukan," sambung legislator asal Madura ini.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak, tempat kerja pada cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif dapat berpotensi meningkatkan jumlah korban penderita Covid-19.

"Potensi ini cukup nyata karena di DPR saja saat ini juga sudah ada korban jiwa akibat Covid-19, baik yang berstatus anggota DPR maupun staf," ucap wasekjen DPP PPP itu.

Baidowi mengungkap sejumlah persoalan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next