JPNN.com 
Baleg DPR Bahas Usulan Pemekaran Lombok Selatan
Jumat, 11 Februari 2011 – 00:11 WIB
Sementara Ahmad Rubai dari PAN yang paling banyak mengkritisi. Rubai menyoroti realita sebagian besar daerah yang dimekarkan, yang saat ini masih bermasalah dan memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat.
Karenanya dalam pembentukan KLS ini, Rubai menilai perlunya dilakukan audit menyeluruh terkait data yang disampaikan komite pemekaran. Audit tak hanya dalam hal keuangan daerah induk, tetapi juga sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga dukungan politik di daerah bersangkutan.
Terkait tanggapan Baleg, ketua KPKT Ismail Husni menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia, bersyukur para wakil rakyat itu melapangkan jalan bagi terwujudnya aspirasi masyarakat KLS.
