Bamsoet dan LaNyalla Bicara Amendemen Konstitusi, Qodari Merespons Begini

“Kelompok identitas akan menggunakan pemilu agar mereka kembali dalam arena pusat pemerintahan untuk eksistensi mereka, dan itu akan menggunakan stempel calon Islam kepada siapa pun calon yang akan maju nanti,” ungkapnya.

Qodari melihat tren yang terjadi baik 2014, 2017 saat Pilkada Jakarta, kemudian 2019 dan kemudian di media sosial peristiwa kekerasan yang terjadi, misalnya Ade Armando. Hal itu mengarah kepada satu titik di mana Pemilu 2024 bisa menjadi pemilu yang berdarah-darah.

Sebagai solusinya, Qodari mendorong Jokowi tiga periode. Sebab, pada hari ini ia melihat dari analisis situasi politik yang ada, Jokowi bisa menjadi titik temu untuk semua kandidat melawan kotak kosong.

"Pilpres tetap ada, tetapi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Pada hari ini saya lihat yang bisa menjadi titik temu semua kandidat tersebut adalah Jokowi melawan kotak kosong, karena kotak kosong tidak akan ditempel Islam,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Nadjamuddin memastikan wacana amendemen UUD 1945 atau perpanjangan masa jabatan presiden yang disampaikan oleh Ketua DPD RI LaNyalla Matalitti bukanlah sesuatu yang buruk.

Pernyataan LaNyalla terkait dengan amendemen UUD 1945 ini ditafsirkan sebagai sikap lembaga DPD RI mendukung perpanjangan masa periode Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Namun, pernyataan tersebut bersifat pribadi Ketua DPD RI dan hal tersebut wajar sebagai wakil rakyat daerah.

“Terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa ada pernyataan yang memang sensitif, kemudian menjadi pokok bahasan yang sangat luas beberapa minggu, ini momentum bagi saya sampaikan bahwa penundaan Pemilu itu sama sekali bukan dari lembaga. Kami belum pernah membahas. Jadi, itu lebih kepada segmen wacana pribadinya ketua (LaNyalla),” kata Sutan B. Najamuddin.