Banggar DPR: Belanja Pemerintah Harus Mampu Mendorong Pemulihan Ekonomi

"Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023," tuturnya.

Dia berharap kebijakan tersebut segera diikuti dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan.

Hal ini penting guna mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali.

Dia berharap dalam pembahasan rapat-rapat panja nantinya, Pemerintah bisa mempersiapkan dan mengkonsolidasikan semua data dan informasi di setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dibutuhkan selama pembahasan ditingkat panja, terutama data perpajakan, PNBP, subsidi, belanja dan investasi pembiayaan PMN BUMN, bisa disajikan dengan baik agar kualitas pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun 2022 makin meningkat dan berjalan dengan lancar.

"Kita mampu mewujudkan amanah konstitusi yang diberikan kepada kita, untuk menghasilkan politik anggaran yang mencerminkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat serta menjadikan desa taman sari kemajuan Indonesia,” ujar Said.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?