Bangunan Milik Pemda di Bukit Soeharto Bakal Ditindak

Dia menyebut, pada 2012, seluruh kantor tersebut telah disurati. Namun, hingga kini, memang belum ada tindak lanjut. Untuk pindah, serta mengurus legalitas. Bahkan, Pemprov Kaltim juga sempat meminta PLN memutus aliran listrik kepada bangunan liar tersebut.

“Sebenarnya, tujuan penertiban ini juga dalam rangka mendorong pembuatan legalitas bangunan atau aktivitas yang ada di tahura. Silakan kantor lurah dan pos polisi tersebut mengurus izin dan melapor,” tambahnya lagi.

Informasi dari sumber tepercaya, pengurusan izin penggunaan tahura di zona pemanfaatan juga lantaran Pemprov Kaltim belum membuat usulan kawasan zona pemanfaatan tersebut. Hal ini yang turut menghambat pengusaha yang hendak mengurus izin. Dikonfirmasi hal itu, Rusmadi tak membantahnya.

Diusulkan pembagian kawasan tahura menjadi beberapa zona. Di antaranya, zona inti hingga zona pemanfaatan. Khusus kawasan yang dijadikan tempat berdagang tersebut, nantinya akan masuk dalam kawasan zona pemanfaatan.

“Untuk warung panjang di Km 53, pasti akan kita tertibkan juga. Tapi, bertahap dulu. Perlu strategi. Kalau tidak diurus legalitasnya, pasti akan kita bongkar paksa semuanya,” imbuhnya lagi. (qi/dwi/k11)