Bansos Terlambat Cair, Legislator Minta Perbankan Peka terhadap Nasib Warga Miskin

Menurut dia, meskipun sisa dana beberapa ratus rupiah, tapi akan sangat besar bila diakumulasi dalam hitungan waktu dan jumlah KPM yang mencapai jutaan.

“Nah, ini kan bisa menjadi potensi korupsi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang," katanya.

Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bantuan ini ditunggu masyarakat miskin.

“Bagi mereka Rp100 ribu-Rp200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencairannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak, mohon prosesnya bisa diperlancar pak," katanya.

Perwakilan TKSK di Sragen juga mengeluhkan adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir.

“Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup," katanya.

Mendengar pernyataan pendamping perwakilan BNI berjanji meningkatkan pelayanan. Dalam diskusi hangat tersebut permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

Mensos berharap BNI bisa bergerak cepat mengatasi kendala pencairan bansos termasuk adanya Kartu yang belum dicetak, kartu belum dibagikan atau blokir yang belum dibuka.