Bebas Bersyarat Bukan Hanya Bagi Napi Korupsi

JAKARTA - Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementrian Hukum dan HAM menepis anggapan bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) hanya untuk narapidana (napi) perkara korupsi saja. Humas Ditjen PAS, Akbar Hadi Prabowo, menegaskan bahwa  PB diberikan kepada seluruh napi yang sudah memenuhi persyaratan.

"Kami tegaskan bahwa dalam hal pemberian PB, Ditjen PAS tidak mengistimewakan napi korupsi atau mengistimewakan napi-napi tertentu saja. Bagi kami, semua yang dianggap memenuhi syarat tetap berhak dan kami berikan PB," ujar Akbar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/6).

Untuk menangkis anggapan bahwa Ditjen PAS hanya memberi PB kepada napi tertentu saja, Akbar menyodorkan sejumlah data. Dirincikannya, Ditjen PAS pada 2009 memberi PB kepada 23373 napi. Pada tahun 2010, PB diberikan kepada 25737 napi. "Khusus 2011, sampai 31 Mei lalu sudah 7953 PB," tandasnya.

Menurutnya, pemberian PB antara lain karena napi sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Persyaratan lainnya, napi penerima PB harus memenuhi persyaratan substansi ataupun administrasi. "Yang kami beri PB antara lain telah menunjukkan kesadaran atas perbuatannya, menunjukkan budi pekerti dan perilaku positif, mengikuti program binaan dan tidak terdaftar di register F (tidak melanggar tata tertib selama menjalani hukuman)," tandasnya.