Bedah Buku 'PPHN Tanpa Amandemen', Bamsoet Ungkap Alasan Negara Butuh Peta Jalan Model GBHN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet akan memaparkan alasan logis negara butuh peta jalan model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yakni Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Pemaparan itu akan dilakukan Bamsoet pada acara bedah buku terbarunya yang ke-30 berjudul 'PPHN Tanpa Amendemen' di Kampus Universitas Terbuka (UT), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa (21/3) mendatang.

Buku 'PPHN Tanpa Amendemen" ditulis Bamsoet berdasarkan hasil penelitiannya selama berbulan-bulan, setelah dua tahun lebih kuliah dan mengikuti pendidikan pada program studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Melalui disertasi berjudul 'Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesia Emas', Bamsoet meraih predikat yudisium cumlaude dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi sebesar 4,0 di Sidang Terbuka Promosi Gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum Unpad Bandung, Sabtu (28/1).

"Buku ini versi popular dari disertasi dengan bahasa akademis. Harapannya, setelah membaca buku ini, semua komunitas anak bangsa bisa memahami urgensi PPHN dari A sampai Z," ujar Bamsoet melalui keterangan tertulis, Jumat (17/3).

Acara bedah buku ini dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Acara tersebut selain akan dihadiri secara luring oleh para dosen dan mahasiswa di Kampus UT, juga akan diiukuti mahasiswa Universitas Terbuka secara daring dari suluruh Indonesia dan mancanegara.

Sejumlah narasumber yang kompeten di bidang hukum tata negara direncanakan bakal hadir, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2016 Hamdan Zoelva, dan Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin.