Belanda Siap Putuskan Hubungan

Jelang Diberlakukannya Qanun Jinayat di NAD

Kamis, 19 November 2009 – 09:40 WIB

BANDA ACEH- Rencana diberlakukannya hukum rajam yang tercantum dalam Qanun Jinayat (QJ) dan Hukum Acara Jinayat (HAJ) oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) membuat pemerintah Kota Apeldorn, Belanda Timur Laut mengancam memutuskan hubungan kerja sama.

Ancaman tersebut dipublis di koran lokal Belanda, De Stentor. Michael Boddeke, seorang pejabat senior kota itu mengatakan hubungan kerja sama dengan Pemprov NAD terjalin sejak terjadi tsunami. Bentuknya,  dua utusan dari Apeldoorn ditempatkan di Banda Aceh, untuk pengelolaan sampah di Banda Aceh.

Di koran itu, Boddeke mengungkapkan sejumlah proyek kerja sama antar kedua kota yang menamakan diri Sister City itu. Dipicu bakal diberlakukannya qanun QJ dan QAJ, Dewan Kotapraja Apeldoorn, menanyakan soal itu ke Michael Boddeke, anggota Dewan Harian Kota Apeldoorn yang Oktober lalu berkunjung ke Aceh.

Boddeke menjelaskan, jika hukuman rajam dan cambuk dilaksanakan di Banda Aceh, maka banyak pihak akan meninggalkan kawasan itu. Bukan hanya Kota Apeldoorn saja, tetapi juga organisasi-organisasi bantuan lainnya. Banyak wakil internasional yang saat ini aktif di Aceh mengatakan, mereka langsung menghentikan bantuan apabila hukum itu dijalankan.

BANDA ACEH- Rencana diberlakukannya hukum rajam yang tercantum dalam Qanun Jinayat (QJ) dan Hukum Acara Jinayat (HAJ) oleh Pemerintah Nanggroe Aceh

• 1
• 2
• 3
• Next
• Last »