Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Berbagai Kalangan Soroti Nasib IHT Terkait Kenaikan Cukai 2021

Minggu, 06 September 2020 – 12:16 WIB
Berbagai Kalangan Soroti Nasib IHT Terkait Kenaikan Cukai 2021 - JPNN.COM
Ilustrasi pekerja di pabrik rokok. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Sesmenko Perekonomian Susiwijono mengatakan peran Industri Hasil Tembakau (IHT) yang cukup besar dalam mendukung perekonomian negara dengan dinamika permasalahan yang dihadapi, perlu ditangani secara komprehensif dengan menjaga keseimbangan antar semua aspek.

Salah satunya melalui kebijakan pemerintah yang sinergis dan terkoordinasi, dalam bentuk roadmap IHT. Sehingga bisa dijadikan pedoman dan dapat memberikan kepastian bagi para pelaku Industri dan seluruh stakeholder terkait.

"Kemenko Perekonomian tidak/belum cukup hanya menginisiasi pembahasan dengan kementerian terkait, namun perlu lebih aktif mengkoordinasikan kebijakan dalam melakukan penyusunan roadmap IHT yang berkeadilan," kata Susiwijono dalam Webinar Series Akurat Solusi: Roadmap Industri Hasil Tembakau yang Berkeadilan, Sabtu (5/9).

Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF Pande Putu Oka mengatakan, kebijakan IHT tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan yang ada, seperti sektor kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian dan perdagangan.

Karena itu, penyusunan roadmap IHT harus komprehensif dan melibatkan sejumlah pihak.

Sementara itu, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyebut tujuan layer cukai diberlakukan sampai 10 layer semata-mata untuk menjamin keadilan money value-nya sama.

Sehingga, kebijakan cukai yang diterapkan sampai saat ini sudah condong lebih berat ke arah pengendalian.

"Format kebijakan cukai saat ini sudah mengakomodir semua kepentingan. Di satu sisi kita harus perhatikan penerimaan, secara nominal target penerimaan cukai cenderung meningkat (sekitar Rp10 triliun per tahun). Kontribusi terhadap penerimaan negara di APBN berada dikisaran 9-10 persen,” imbuhnya.

Kebijakan IHT tidak bisa terlepas dari berbagai kepentingan yang ada, seperti sektor kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian dan perdagangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News