BI Perketat Kucuran Bailout

Syarat dan Kualitas Agunan Harus Jelas

Sabtu, 18 Oktober 2008 – 14:01 WIB

Semakin sulitnya kondisi perekonomian global yang berakibat kucuran kredit diperketat membuat para pengusaha properti cemas. Tampak pembangunan apartemen di Kawasan Mega Kuningan Jakarta. Foto: MUHAMAD ALI / JAWA POS

Setelah berbagai intervensi diberikan ke sistem keuangan, pemerintah diminta tidak melupakan antisipasi perlambatan sektor riil. ''Semangat memberikan intervensi harus ditularkan ke sektor riil,'' ujar Direktur Eksekutif Indef Ahmad Erani Yustika di Jakarta kemarin (17/10).

Menurut dia, sistem sektor riil memang tidak rusak seperti finansial, khususnya pasar saham. Namun, antisipasi harus tetap dilakukan. ''Kalau sektor riil terhambat, PHK pasti jadi opsi yang diambil pengusaha,'' tuturnya.

Menurut doktor ekonomi lulusan Goettingen University, Jerman, tersebut, pemerintah terlalu fokus ke sektor keuangan. Dia menilai intervensi ke sektor keuangan, meski urgen, sudah cukup memadai dengan diterbitkannya Perpu JPSK.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo meminta agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBN. ''Realisasi pembangunan infrastruktur selama 2008 baru 60 persen. Berarti, dalam dua bulan terakhir ada 40 persen lagi yang seharusnya segera direalisasikan,'' ujarnya.