BMAD Ubin Keramik Picu Retaliasi, Indonesia Berpotensi Kehilangan Surplus Perdagangan Rp 129 T dari China

“Makanya terkait dengan keramik ini kita selalu mengatakan pemerintah ini harus hati-hati juga untuk kajian terkait dengan praktik dumping ini harus benar-benar matang. Jangan sampai terburu-buru yang pada akhirnya harus dikoreksi dalam waktu yang singkat, yang kemudian menyebabkan pemerintah lagi-lagi kehilangan kredibilitas dalam pengambilan kebijakan,” ucapnya.

Sebab, semuanya harus diperhitungkan dengan matang apakah kebijakan itu yang terbaik.

Lebih lanjut, Piter mengatakan jangan sampai kemudian surplus perdagangan RI – China pada tahun 2023 sebesar US$ 8 miliar atau sekitar 129,4 triliun yang dilaporkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) berubah menjadi negatif di kemudian hari akibat penerapan BMAD ubin keramik yang gegabah.

“Yang jelas ketika kita melakukan suatu kebijakan mengenakan bea masuk atau melakukan semacam barrier terhadap impor kita, yang pasti akan merugikan dari sisi negara mitra itu yang pasti akan mengundang reaksi,” paparnya.

Dia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus diperhitungkan dengan matang, mengingat dampak yang tidak hanya pada hubungan dagang, tetapi juga pada harga dan inflasi di dalam negeri.

“Mereka juga gak mungkin diam saja ya imbasnya pasti, kebijakan itu sendiri itu akan berdampak kepada harga inflasi kita akan meningkat inflasi perumahan juga termasuk akan kena. Jadi, dampak negatifnya tidak cuma satu makanya harus benar-benar dikaji yang secara lebih hati-hati,” tegasnya.

Lebih lanjut, Piter menyampaikan meskipun BMAD ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, namun untuk melindungi industri tanah air tidak harus dengan pengenaan bea masuk, masih ada upaya lain untuk melindungi dan mendukung industri dalam negeri untuk tetap tumbuh dan berdaya saing.

“Saya sendiri di dalam konteks industri ini memang kita membutuhkan perlindungan terhadap industri di dalam negeri apakah itu perlindungan itu harus dalam pengenaan bea masuk anti dumping nah itu yang saya kira yang harus dikaji lebih mendalam,” ucapnya.