Bola Panas e-KTP dan Tameng Oposisi Ala PDIP

jpnn.com - Pengakuan Setya Novanto tentang aliran uang terkait program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi bola panas. Tak tanggung-tanggung, mantan ketua umum Partai Golkar itu menyebut dua figur elite PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Pramono Anung ikut kecipratan duit e-KTP masing-masing USD 500 ribu.

Bola panas dari terdakwa kasus e-KTP itu pun menggelinding. PDIP pun sibuk melontarkan tangkisan untuk membela diri.

Partai berlambang kepala banteng itu berupaya menjauhkan diri dari persoalan e-KTP. Jurusnya adalah menempatkan diri sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggulirkan e-KTP sebagai program nasional.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya pada kurun waktu 2004-2014 berstatus sebagai oposisi sehingga tidak logis kalau bisa mendapat bagian dari proyek e-KTP. Hasto justru menyerang Partai Demokrat (PD) menggunakan bola panas dari Novanto yang menyeret nama Puan dan Pramono.

Intinya, PDIP menggunakan posisinya sebagai pihak yang beroposisi terhadap pemerintahan Presiden SBY sebagai tameng dari tuduhan patgulipat e-KTP.

PD pun bereaksi. Partai pimpinan SBY itu mengaku sudah membuktikan ketegasan terhadap kader-kadernya yang terseret korupsi.

Sekretaris Jenderal PD Hinca Panjaitan justru menilai pernyataan Hasto yang menimpakan beban persoalan e-KTP ke pemerintahan Presiden SBY sebagai hal aneh dan menggelikan. Menurut Hinca, korupsi adalah perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan persoalan oposisi ataupun mendukung pihak yang sedang berkuasa.

Persoalan benar atau tidaknya pengakuan Novanto soal Puan dan Pramono menerima duit e-KTP biarlah menjadi wilayah hukum. Tapi ada baiknya melihat sistem politik dan ketatanegaraan kita.