BPHN Ajak Masyarakat Proaktif Lindungi Anak dan Cegah KDRT

Jumat, 22 September 2017 – 21:21 WIB

Kegiatan sosialisasi perlindungan anak dan pencegahan KDRT yang digelar BPHN Kemenkumham bersama Wahana Visi Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/9). Foto: Kemenkumham

jpnn.com, BOGOR - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia untuk menyosialisasikan perlindungan terhadap anak-anak serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatannya digelar di Bogor pada 8 September lalu.

Ada dua penyuluh hukum ahli madya dari BPHN Kemenkumham yang menjadi pemateri pada kegiatan itu. Yakni Yulia Wiranti selaku pemateri mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Ivo Hetty Novita yang memaparkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Yulia dalam paparannya mengatakan, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002. “Anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” tuturnya.

Yulia menambahkan, anak sebagai titipan Tuhan juga perlu dilindungi karena rentan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Anak juga sebagai sosok lemah dalam situasi apa pun baik di dalam keluarga, masyarakat ataupun negara.

“Anak merupakan individu yang tidak mampu melindungi dan membela dirinya sendiri,” tuturnya.

Oleh karena itu dia menegaskan, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban keluarga. Sebab, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas perlindungan anak.

Sedangkan pemaparan Ivo mengupas masalah KDRT. Dia menjelaskan, KDRT adalah perbuatan terutama kepada perempuan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga.

“Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga,” ujarnya menyampaikan.