BPK Diminta Audit Kinerja Kejaksaan, Polri dan KPK

Lebih lanjut, Agus menjelaskan berdasarkan pemantauan ICW selama 2010-2014 terdapat 2.433 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp29,3 triliun yang ditangani oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. 

Dari total kasus tersebut, 72,9 persen ditangani oleh Kejaksaan dengan kerugian negara Rp15,5 triliun. Sementara, Kepolisian menangani 22,03 persen atau 536 kasus korupsi senilai Rp3,2 triliun dan terakhir KPK menangani 5,01 persen kasus korupsi atau 122 kasus dengan nilai kerugian negara Rp11,4 triliun.

“Sementara kinerja penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum juga tidak menunjukkan perkembangan signifikan,” kata dia.

Berdasarkan pemantauan ICW, terdapat 1.223 kasus korupsi senilai Rp11,0 triliun yang belum jelas perkembangan penanganannya di tiga institusi penegak hukum. Dari total tunggakan kasus tersebut, 70 persen atau 857 dengan kerugian negara Rp7,7 triliun ditangani Kejaksaan, 304 kasus atau 24,9 persen dengan kerugian negara Rp1,8 triliun ditangani Kepolisian, dan 54 kasus atau 4,4 persen dengan kerugian negara Rp1,4 triliun ditangani KPK.

Selain itu, BPK juga menemukan 442 kasus yang memiliki unsur pidana korupsi senilai Rp43,8 triliun selama periode pemeriksaan 2011-2014. Namun dari total temuan tersebut, sebanyak 64 temuan atau 14,5 persen juga belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

“Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum kasus korupsi oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK belum maksimal,” ungkapnya.

Karenanya, ICW mendesak BPK  untuk melakukan audit kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal ini diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum kasus korupsi. “Audit kinerja diharapkan memberi gambaran kapasitas dan kompetensi instansi penegak hukum dalam menindak kasus korupsi,” katanya.(boy/jpnn)