BPK Temukan Masalah di Kemendag

Usai pertemuan itu, Moermahadi saat ditanya temuan hasil pemantauan BPK yang disoroti Jokowi, mengatakan bahwa Presiden Ketujuh RI itu hanya mendengarkan penjelasan tentang IHPS.

"Pak presiden mendengarkan saja apa yang kami sampaikan. Poin-poin tadi terkait masalah BPJS terkait obat, masalah guru, profesi guru, tunjangan guru, terus impor pangan," ujar Moermahadi.

Saat itu, pihaknya memyampaikan rekomendasi supaya dilakukan perbaikan sistem berkaitan demgan impor dan ekspor, bukan masalah kebijakannya.

"Memang harus diperbaiki mungkin itunya, kapan impornya. Harus sama semua datanya dengan Kementan, Kementerian terkait," jelas dia.

Pihaknya menambahkan, BPK mengusulkan agar surat izin impor di Kemendag bisa keluar ketika sudah ada data dari Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun instansi terkait lainnya.

"Data itu harus masuk dulu. Kalau gak ada data itu gak usah (impor)," tambah Moermahadi, sembari menyebutkan bahwa saat bertemu presiden, mereka tidak bicara soal angka potensi kerugian negara.(fat/jpnn)