BPN dan Kementerian PUPR Percepat Rekonstruksi Sulawesi Tengah Pascabencana

"Seperti pada penyediaan Hunian Tetap (Huntap) di Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab. Donggala yang beberapa di antaranya memiliki status lahan klaim bidang tanah masyarakat," bebernya.

Lebih lanjut, seperti contoh di titik Huntap Talise, status lahannya terdapat 101 warga yang meminta kompensasi ganti tanah tumbuh hasil penggarapan di atas lahan Huntap Talise.

Sehingga dalam hal ini, Bank Dunia hanya memberikan izin pembangunan infrastruktur huntap, sanitasi dan pembangunan huntap di luar area enclave.

“Itulah kenapa kami memerlukan dukungan salah satunya dari Kementerian ATR/BPN demi percepatan ini,” tegas Arie Setiadi Moerwanto.

Sebagai tambahan, pascabencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah 2018 silam, memunculkan beberapa zona merah yang rawan akan bencana sehingga pembangunan urung dilakukan di beberapa titik zona merah tersebut.

Saat ini, perkembangan pembangunan sudah berlangsung pada beberapa aspek mulai dari pembangunan sumber air, memperbaiki kondisi pantai seperti pembangunan tanggul laut pengaman pantai Teluk Palu, pengendalian sedimen kontrol Sungai Poi serta perbaikan beberapa ruas jalan. Selain itu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam Sulawesi Tengah ini mempunyai target program pada 2022.

Rencananya kedua Wakil Menteri ini akan mengunjungi Palu akhir bulan ini, guna memastikan eksekusi pembangunan huntap bisa segera selesai. Keduanya juga sepakat bahwa kerja sama seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk masalah serupa di Kalimantan Selatan maupun Nusa Tenggara Timur, dan daerah lain di Indonesia.

Seperti diketahui, pertemuan dalam rangka membahas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dilakukan pada Senin (10/5).