Bu Retno Lebih Galak dari Pak Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dianggap lebih galak menyikapi kemelut di Natuna ketimbang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhuit Panjaitan.

Dengan statusnya sebagai Menlu, Bu Retno memprotes klaim sepihak Tiongkok terhadap perairan Natuna. Retno langsung mengirim nota protes ke pemerintah Negeri Panda saat kapal-kapal mereka ketahuan berkeliaran di perairan Natuna, Desember lalu.

Retno juga memanggil Dubes Tiongkok untuk Indonesia. Namun, Tiongkok mengklaim perairan Natuna Utara menjadi bagian wilayahnya berdasarkan Nine Dash-Line merupakan wilayah mereka. Nine Dash-line adalah penetapan Tiongkok atas kedaulatan suatu wilayah, baik di darat maupun perairan.

Bu Retno kembali bersuara. Dia menolak tegas klaim Tiongkok. Dia menyatakan, klaim itu tidak berlandaskan hukum internasional yang diakui Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).

"Kami tidak mengakui Nine Dash-Line karena itu line klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok, yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," tegas Retno dengan raut muka marah di Kantor Polhukam, Jumat (3/1).

Di hari yang sama, Pak Prabowo terkesan malah menanggapi santai persoalan klaim Tiongkok di perairan Natuna yang kian memanas. "Cool saja. Santai kok, ya," ujarnya.

Menurut Ketum Gerindra itu, masing-masing negara punya sikap tersendiri mengenai perkara tersebut. Namun, dua negara perlu mencari satu solusi yang baik. "Selesaikan dengan baik, bagaimana pun China (Tiongkok) negara sahabat," ujar mantan Danjen Kopassus itu.

Sikap Prabowo ini hampir senada dengan Luhut yang menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui klaim Tiongkok. Namun, dia meminta, permasalahan di perairan Natuna jangan diributkan, jangan dibesar-besarkan.