Buka Rapimnas Kadin, Menko PMK Akui Swasta Punya Banyak Kaki

jpnn.com, BATAM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengingatkan kembali pentingnya sinergi antara pemerintah dan swasta, di depan peserta rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2017 di Batam, Kepulauan Riau.

Puan mengatakan, pembangunan nasional membutuhkan gotong royong dari semua pihak. "Sinergi dengan swasta sangat strategis dalam mempercepat pembangunan nasional, termasuk dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang andal. Hal tersebut dikarenakan kapasitas APBN hanya mencapai 15 persen dari PDB. Sementara 85 persen PDB lainnya bersumber dari kegiatan perbankan, ekonomi kerakyatan, industri termasuk swasta," ujar Puan saat menjadi keynote speech sekaligus membuka Rapimnas Kadin.

Dia menjelaskan, hingga kini untuk memperkuat ketahanan keluarga, pemerintah memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan menjadi enam juta keluarga. Pada tahun 2018 misalnya, akan terus diperluas menjadi sepuluh juta keluarga.

Adapun Pembangunan Desa, diarahkan untuk dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat: Pembangunan Akses Air Bersih, PAUD, Posyandu, dan Polindes. Di 2018, optimalisasi pemanfaatan dana desa akan diarahkan pada Kegiatan Padat Karya (difokuskan pada 1000 Desa di 100 Kabupaten/Kota) 2018 dengan total angagran 60 triliun.

Sementara, dalam pelayanan ibadah haji, pemerintah terus meningkatkan pelayanannya. Selama 3 tahun terakhir, indeks kepuasan terus meningkat seiring dengan berbagai perbaikan fasilitas seperti pemondokan hotel bintang tiga, hotel berdekatan dengan masjidil haram dan lainnya.

Menko PMK memaparkan di bidang Pemberdayaan Rakyat dilakukan melalui Revitalisasi Vokasional, yang dilaksanakan melalui 3 jalur : pertama revitalisasi SMK yang saat ini telah dilakukan kerjasama antara 415 industry dan 1245 SMK, dan dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas angkatan kerja Indonesia. Kedua, Revitalisasi Politeknik dimana terdapat 12 Politeknik yang sedang di revitalisasi. Ketiga, Revitalisasi BLK (Balai Latihan Kerja) yang telah melakukan sertifikasi tenaga kerja selama 3 tahun terakhir dan telah mencapai 943.000 sertifikat.

Pemerintah, lanjut Menko PMK, juga terus memperluas akses kepada pemuda-pemudi untuk mendapatkan pendidikan tinggi dengan memberikan BIDIKMISI (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi).

“Jumlah penerima Bidikmisi terus meningkat selama 3 tahun terakhir: dari 248.600 Mahasiswa (2015) menjadi 401.500 Mahasiswa pada tahun 2018,” katanya.