Bukan Cuma PSI, Kemendagri Juga Temukan Kejanggalan di DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri menemukan enam kegiatan DPRD DKI yang dianggap janggal. Temuan itu disampaikan saat Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi draf APBD DKI tahun anggaran 2021.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, temuan kejanggalan anggaran DPRD DKI sebesar Rp 580 miliar tersebut seolah-olah mengonfirmasi apa yang semula sudah dikritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI ) dalam proses pembahasan APBD DKI.

"Seandainya kritikan PSI menjadi masukan untuk pembenahan anggaran DPRD, maka anggaran tersebut tak perlu menunggu pihak Kemendagri untuk membongkarnya," katanya di Jakarta.

Dia menyarankan, DPRD DKI ke depannya harus dengan rendah hati merangkul PSI agar selalu ada kontrol internal atas setiap kebijakan yang mau dibahas.

Jika koreksi untuk penyempurnaan terjadi di internal DPRD, maka masalahnya tak perlu melebar sampai ke pemerintah pusat.

"Tetapi jika banyak fraksi DPRD selalu terganggu atas PSI, maka mereka memang sedang bersekongkol untuk membiarkan ketakberesan di internal DPRD selalu harus dibongkar oleh pihak-pihak di luar," terangnya.

Dengan temuan Kemendagri, Lucius mengungkapkan, DPRD DKI akan semakin malu. Pasalnya anggaran yang dibela oleh fraksi-fraksi selain PSI di DPRD DKI ternyata membawa serta kejanggalan.

"Semakin memalukan karena temuan Kemendagri itu menunjuk pada kegiatan yang tidak berkorelasi dengan output. Ini kan artinya ada kegiatan yang ngga nyambung, tetapi dipaksakan. Pemaksaan itu jelas bukan untuk hasil yang tepat sasaran tetapi sangat mungkin untuk kepentingan anggota, seperti mendapatkan tambahan jatah tunjangan," jelasnya.