Bupati Minta Honorer Jangan Mogok Kerja

jpnn.com, TASIKMALAYA - Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum berharap agar para honorer tidak melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah merekrut 17.928 CPNS dari jalur umum.

Uu menilai jika honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) mogok kerja,proses belajar mengajar di sekolah-sekolah akan terganggu. Pun pelayanan di kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.

”Saya berharap K2 sabar dulu. Mungkin ini (Menpan RB membuka lowongan CPNS di kementerian/lembaga, Red) ada tahapan. Mudah-mudahan setelah penerimaan CPNS di kementerian/lembaga mungkin nanti ada tahapan berikutnya,” ujar Uu saat dihubungi Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group) kemarin (13/9).

Soal keinginan Honorer K2 menjadi CPNS, kata Uu, Pemkab Tasikmalaya juga ikut perjuangkan. “Kami pemerintah daerah pun tidak diam. Kami bolak-balik ke MenPAN RB memperjuangkan bapak-bapak dan ibu-ibu (honorer K2). Tenang saja. Dengan demo justru dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Uu.

Uu juga berharap pemerintah pusat jangan mengabaikan kebutuhan pemerintah daerah. Termasuk, pemerintah pusat harus merespons keinginan honorer.

Karena para sukwan di daerah jumlahnya cukup banyak. Mereka sudah bekerja di pemkab, baik itu sebagai guru, tenaga kesehatan, tenaga fungsional ataupun di dinas-dinas.

Pemerintah daerah, kata Uu, membutuhkan sukwan dan K2. Terlebih PNS di Kabupaten Tasikmalaya banyak yang pensiun. Rata-rata sekitar 600 orang pensiun tiap tahunnya.

“Kalau tidak diganti atau tambal sulam, maka akan habis. Di satu sisi kami dituntut pelayanan prima terhadap masyarakat, di sisi lain mau prima bagaimana kalau kalau karyawannya tidak ada,” terang Uu.