Bupati Minta Ketegasan Batas Wilayah Bandara

Sementara  Humas Angkasa Pura II Yudis Tiawan mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengenai batas wilayah. Kewenangan itu ada di pemerintah pusat dan provinsi Banten. Termasuk juga dengan wilayah yang berkaitan seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. ”Kalau AP II tidak punya kewenangan membahas itu,” ujarnya kepada INDOPOS.

Masih menurutnya, batas wilayah memang menentukan penghasilan asli daerah untuk wilayah yang bersentuhan dengan kawasan Bandara Soekarno Hatta. Pihaknya terang Yudis akan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait pembayaranan pajak.

Dalam artian, apabila lahan parkir Bandara ada di kawasan milik Kabupaten Tangerang maka pajaknya dibayarkan ke Pemkab Tangerang. Begitu juga soal pembebasan lahan dan sebagainya.

“Kami akan turuti aturan yang berlaku. Kami akan taat soal itu. Selama ini kami menggunakan batas wilayah yang sudah ada,” katanya.

Masih soal batas wilayah, Yudis mengatakan sudah ada pembicaraan soal itu dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Bahasan terakhir menyiratkan, aka nada perundingan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang untuk membahas dan meyepakati mengenai batas wilayah.

Soal ini juga saat ini sepengetahuan Yudis sudah sampai ke Kemendagri dan juga instansi lain yang berkaitan di pemerintah pusat. “Kalau kami hanya mengikuti aturan saja. Tidak bisa ikut-ikutan menentukan. Tapi kami akan bayarkan sesuai dengan keputusan itu,” ujarnya. (fin)