Catatan Ketua MPR: Hilirisasi SDA Butuh Iklim Usaha Kondusif

Para pemilik modal sering mempersoalkan tumpang tindih regulasi atau kebijakan investasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Investor yang sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat akan dihadapkan pada ketidakpastian ketika menghadapi pemerintah daerah, karena kebijakannya berbeda atau bertolakbelakang dengan pemerintah pusat.

Bentuk ketidakpastian lainnya adalah perubahan kebijakan di daerah hanya karena terjadi pergantian gubernur atau bupati.

Dalam konteks perbaikan iklim usaha di dalam negeri, catatan klasik tentang keluhan para investor tersebut hendaknya mendapatkan perhatian dari tim ekonomi yang dibentuk Prabowo.

Pusat dan daerah harus menyeragamkan persepsi tentang urgensi investasi.

Sebab, peran pemerintah daerah dalam merealisasikan program hilirisasi cukup signifikan mengingat semua potensi SDA ada di daerah.

Sebagai konsolidasi awal bagi kelanjutan pembangunan ekonomi, penyeragaman persepsi itu bisa saja dilakukan Prabowo dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Melalui forum Musrenbangnas, semua kepala daerah diajak untuk bersemangat mempersiapkan program hilirisasi SDA sesuai potensi daerah masing-masing.