Cegah Money Politics dan Penyelewengan APBD, KPK Ikut Awasi Pilkada

Jumat, 19 Februari 2010 – 01:41 WIB

"Nanti dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat akan ada staf untuk bagaimana berhubungan dengan publik dalam mengawasi Pilkada. Sementara dari bidang penindakan akan melakukan pengawasan dan investigasi," ucapnya.

Seperti diketahui, tahun ini sebanyak 244 daerah termasuk tujuh provinsi bakal menggelar hajatan untuk memilih kepala daerahnya masing-masing. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa politik uang selalu marak di saat Pilkada.

Namun untuk Pilkada kali ini, para pelaku politik uang perlu ekstra hati-hati. Sebab, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memelototi proses Pilkada.

Kemarin, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini bersama anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya mendatangi gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Bawaslu meminta bantuan KPK agar ikut membantu mengawasi pelaksanaan pilkada.

JAKARTA - Keinginan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada 2010 ibarat gayung

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next