Dana POP Rp 595 Miliar Lebih Baik untuk Angkat Guru Honorer jadi PNS dan PPPK

"Alirkan saja dana itu kepada guru honorer, bangunan sekolah yang kusam, kumuh, mau ambruk dan terlihat menyedihkan, rombak dengan dana itu. Bila perlu ada gerakan bedah rumah, bangunan sekolah," tegasnya.

Dia melanjutkan, selama ratusan ribu guru honorer upahnya tidak layak, banyak bangunan sekolah tak layak, dana BOS masih tersendat-sendat dan melahirkan kontroversi dan tata kelola dunia pendidikan masih belum tertib, maka program POP tak elok diterapkan untuk saat ini.

"Prioritaskan dahulu yang lebih utama. Ormas NU, Muhammadiyah dan PGRI menolak POP adalah sebuah kode, terjemahkan kode itu!," pungkasnya. (esy/jpnn)

 

Simak! Video Pilihan Redaksi: