Dapatkah 'Bali Process' yang Diketuai Australia dan Indonesia Menyelesaikan Masalah Pengungsi Rohingya?

Andrew Hudson, CEO dari Centre for Policy Development, yang mengepalai panel penasehat dalam konfernsi 'Bali Process', mengatakan kepada ABC jika negara-negara anggota 'Bali Process' harus mengambil tindakan cepat untuk mengatasi krisis.

"Pertemuan tingkat menteri sebelumnya sudah berkomitmen untuk menanggapi situasi darurat secara tepat waktu," katanya.

"Hari ini, para menteri harus memenuhi komitmen itu dan segera mengoordinasikan tanggapan regional terhadap hilangnya nyawa yang tragis di laut."

Elaine dari Human Rights Watch mengatakan kepada ABC jika para menteri luar negeri perlu berkomitmen pada "langkah-langkah konkret" untuk membantu warga Rohingya dan berbagi beban di antara anggota 'Bali Process'.

"Sejak deklarasi tahun 2016, ada banyak kata-kata keprihatinan, tetapi sedikit tindakan nyata tentang tanggapan yang menghargai hak asasi terhadap penyelundupan manusia," ujarnya.

"Yang terjadi hanyalah beberapa pertemuan tingkat tinggi, tidak ada tanggapan pencarian dan penyelamatan yang terkoordinasi atau upaya untuk membawa perahu ke pantai dan mengirimkan bantuan kemanusiaan."

Dia mengatakan langkah konkret yang bisa dilakukan adalah membantu perahu yang kesulitan, koordinasi pencarian dan penyelamatan, serta pengakuan izin tinggal dan izin kerja untuk pengungsi.

"Bagi pemerintah-pemerintahan yang jauh, seperti Australia, artinya komitmen terhadap bantuan kemanusiaan dan jalur hukum yang aman untuk migrasi, seperti mengalokasikan lebih banyak visa bagi para pengungsi Rohingya di Bangladesh serta memberikan lebih banyak tekanan pada Myanmar," kata Ellaine.Laporan tambahan Erwin Renaldi