JPNN.com 
Deddy Yevri Sitorus Meminta Distribusi Vaksin Covid-19 Dipantau Menggunakan Teknologi
Belajar dari Kasus Alat Tes Bekas dan Jual Beli Vaksin Secara Ilegal
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah khususnya Kementerian BUMN agar tidak sekadar melakukan pengadaan vaksin Covid-19.
Namun, legislator dari Kalimantan Utara itu meminta pemerintah khususnya kementerian yang dipimpin Erick Thohir tersebut bisa memastikan vaksin corona yang dibeli benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Deddy menyampaikan itu merespons kejadian penggunaan alat tes Covid-19 bekas di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, serta adanya oknum dokter di Medan, Sumut, dan DKI Jakarta, yang mengambil jatah vaksin gratis untuk masyarakat kemudian diperjualbelikan secara ilegal.
Menurut Deddy, yang pertama harus dilakukan adalah pastikan terlebih dahulu kualitas vaksin Covid-19 yang dibeli tersebut. Dia mengingatkan jangan sampai ada modus pemalsuan vaksin corona seperti kasus alat tes Covid-19 di Kualanamu.
Sebab, ujar Deddy, akan sangat memalukan apabila terjadi kasus terkait vaksin Covid-19 yang ternyata oleh oknum tertentu diisi air mineral. "Ini bukan tidak mungkin terjadi," tegas Deddy Yevri Sitorus, Kamis (27/5).
Kedua, Deddy mempertanyakan kejelasan program pemerintah untuk memantau secara ketat distribusi vaksin Covid-19. Pria asal Pematang Siantar, Sumut, itu mengungkapkan pemerintah pernah berjanji bahwa setiap vaksin memiliki barcode tertentu.
Nah, ujar Deddy, jika itu dilakukan dengan benar, maka tidak akan mungkin ada kejadian dokter mengambil jatah vaksin gratis untuk masyarakat lalu diperjualbelikan secara ilegal, yang kemungkinan itu dibeli oleh warga yang kaya raya.
"Kalau ada barcode itu, kenapa bisa terjadi kejadian seperti dokter di Medan itu? Harusnya vaksin buat lapas, eh larinya ke mana," ungkapnya.
