Demi Menjaga Stabilisasi Sektor Pangan, Andi Akmal Minta Pemerintah Revisi Anggaran Kementan dan KKP

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal meminta kepada pemerintah untuk merevisi anggaran Kementan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjaga stabilisasi sektor Pangan.

Sektor pangan ini, menurutnya, adalah sektor penting untuk setiap keadaan selain Energi, air dan kesehatan. Khusus pada kondisi pandemi covid-19, Sektor pangan sejajar prioritasnya dengan sektor kesehatan. Namun yang terjadi, sektor kesehatan bertambah anggarannya, sektor pangan dikurang secara drastis.

“Perlu ada langkah lanjutan, agar pemerintah merevisi anggaran sektor pangan ini, agar negara kita tetap stabil  Kita tidak melihat saat ini, tetapi bagaimana prediksi ke depan dengan pengelolaan anggaran seperti ini bisa baik menjalankan pemerintahan di sektor pangan ini," seru Akmal di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini mengatakan bahwa berkaitan dengan peringatan FAO terhadap krisis pangan dunia, memang secara cadangan nasional harusnya cukup. Jaminan Kementerian pertanian jadi pegangan seluruh rakyat Indonesia.

“Ini seharusnya menjadi kebijakan lanjutan, untuk menutup defisit pangan di beberapa provinsi, Impor bukan solusi. Tetapi dipenuhi dari provinsi-provinsi yang surplus,” kata politikus PKS ini.

Akmal menambahkan sebelum UU Cipta kerja muncul dalam pembahasan, ketersediaan pangan itu berasal dari pemenuhan produksi dalam negeri. Itu saja banyak sekali terjadi Impor dimana-mana.

Sebagai Contoh, Berdasar data BPS 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton diikuti jumlah impor dari thailand 108.944,8 ton (2017) menjadi 795.600,1 ton (2018). Alasan ketergantungan beras impor pada saat itu karena stok kurang.

Padahal pemerintah di sisi kementan selalu mengatakan ada surplus. Jadi kemungkinan besar adalah karena ada keuntungan dalam perdagangan luar negeri yang dinikmati oleh segelintir orang.